Dasar hukum riksa uji pesawat angkat angkut terdiri dari:
- Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09/Men/2010 tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut
- Standard International (Pedoman).
Kewajiban dan Sanksi terkait Riksa Uji Pesawat Angkat Angkut
Kewajiban dan sanksi terkait riksa uji pesawat angkat angkut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tersebut adalah:
Kewajiban Pengusaha
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 2
(1) Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syarat K3 Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut.
(2) Syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan/atau standar di bidang Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut.
Sanksi
BAB IX
SANKSl
Pasal 186
Pengurus dan/atau Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Keija dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan.
Baca Juga
[display-posts category=”artikel” exclude_current=”true” include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail” ]